A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

KONFLIK DAN TATA KELOLA SUMBERDAYA PERAIRAN DI SUNGAI DONAN KAWASAN SEGARA ANAKAN CILACAP

 

KONFLIK DAN TATA KELOLA SUMBERDAYA PERAIRAN

DI SUNGAI DONAN

KAWASAN SEGARA ANAKAN CILACAP JAWA TENGAH

Petrus Hary Tjahja dan Taufik Budhi Pramono1

1Program Sarjana Perikanan dan Kelautan UNSOED

ABSTRAK

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui konflik pemanfaatan sumberdaya perairan di Sungai Donan kawasan Segara Anakan Cilacap telah dilakukan.  Pemanfaatan sumberdaya perairan tidak terlepas dari potensi konflik antara pelaku atau pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan dengan sumberdaya perairan tersebut.  Ketidakmampuan mengenal konflik akan menjadi penghambat dalam melakukan suatu program pengelolaan sumberdaya perairan.  Penelitian ini dilakukan di daerah sungai Donan pada bulan Agustus-Oktober 2005.  Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuisioner, wawancara mendalam dan  observasi lapangan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat nelayan alur sungai Donan tidak terlepas dari potensi konflik baik itu secara inter mikro-mikro, intra mikro-mikro dan intra mikro-makro.  Potensi konflik ini umumnya dikarenakan perbedaan persepsi dan akses kewenangan yang dimiliki terhadap sungai Donan serta keterbukaan dalam pengelolaan sumberdaya perairan.

Kata kunci :  Konflik, Sungai Donan , Masyarakat Nelayan

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia sebagai mahluk sosial senantiasa berinteraksi antara sesama, baik antar individu maupun dengan kelompok-kelompok yang terdapat di masyarakat.  Seiring dengan interaksi tersebut maka konflik berpotensi terjadi.  Ruang lingkup pengelolaan sumberdaya alam juga tidak lepas dari potensi konflik.  Bahkan menurut Walker dan Daniels (1997) dalam Yasmi (2002) bahwa konflik dalam suatu pengelolaan sumberdaya alam menunjukkan kecenderungan lebih kompleks dibanding konflik dalam kehidupan interaksi manusia.  Kompleksitas dari pengelolaan SDA tidak lepas dari karakteristik SDA itu sendiri; multi aktor/stakeholder yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan sumberdaya alam; multi isu yang meliputi perbedaan budaya dan norma; ketidakpastian informasi; keterbatasan hukum dan aturan yang memayungi pengelolaan SDA.

Pemahaman terhadap konflik dalam lingkup pengelolaan SDA merupakan hal yang penting untuk dikaji dan disikapi oleh stakeholder yang terlibat.  Ketidakmampuan memahami potensi konflik dalam suatu pengelolaan SDA dapat menyebabkan kegagalan implementasi suatu program pengelolaan seperti pengelolaan SDA berbasis masyarakat (Skutsch, 2000).  Pemahaman terhadap konflik dimulai dengan persepsi terhadap definisi konflik bahwa konflik itu sendiri mengandung nilai-nilai positif apabila dapat dikelola secara efektif, efisien dan memperhatikan asas persamaan.  Selanjutnya penyebab atau isu-isu pokok yang berpotensi mendasari timbulnya suatu konflik perlu diketahui termasuk tingkatan konflik yang dapat terjadi.  Hal pokok lainnya adalah memahami karakteristik actor/stakeholder yang terlibat.  Hal-hal tersebut di atas dapat dikelompokkan sebagai bagian analisis konflik.  Langkah selanjutnya yaitu merancang strategi untuk mengelola konflik termasuk didalamnya kemampuan mempengaruhi kebijakan-kebijakan terkait.  Implementasi atau tindakan merupakan langkah yang ditempuh untuk penyelesaian konflik (resolusi konflik).  Setelah itu alur proses yang dilakukan dievaluasi dan dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk menilai efektif dan efisiennya dari proses pengelolaan konflik yang dilakukan (Fisher et al, 2001).  Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan konflik pemanfaatan/pengelolaan alur sungai donan, kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

 

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah sepanjang alur sungai Donan, kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada bulan Agustus-Oktober 2005.  Penelitian ini merupakan penelitian explorative case study dengan pengumpulan data-data kualitatif melalui : Observasi lapangan, kuisioner dan wawancara mendalam serta melakukan Focus Group Discussion (FGD).

Responden dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah, masyarakat, industri serta rukun nelayan di daerah kampung Donan, Kutawaru, Tritih dan Karang Talun.  Kuisioner yang telah diisi oleh responden kemudian dianalisa dan dilanjutkan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang dipertajam untuk bahan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan pada 70 responden dengan bantuan tape recorder.  Hasil wawancara mendalam kemudian ditranslater kembali.  Focus Group Discussion dilakukan pada rukun nelayan dengan tempat dan waktu disesuaikan atas kesepakatan bersama.          Analisis data dilakukan dengan pengelompokan dan interprestasi data secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian.

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktor/stakeholder dalam pengelolaan alur sungai

Berdasarkan hasil pengumpulan dan melalui observasi lapangan, kuisioner, wawancara mendalam dan FGD, maka aktor dalam pengelolaan alur sungai donan adalah sebagai berikut :

  1. Aparat Pemerintah

Pemerintah daerah mempunyai peran besar dalam mengatur regulasi pengelolaan alur sungai donan, sebagai fungsi kontrol dan mediator dalam mengatasi berbagai masalah atau konflik antar aktor.  Institusi pemerintah yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelestarian Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Kasawan Segara Anakan, Administrasi Pelabuhan, PELINDO III terlihat aktif terlibat dalam berbagai program yang berkaitan dengan pengelolaan alur sungai Donan

  1. Rukun Nelayan

Kelompok ini terdiri dari anggota keluarga tertentu yang tinggal pada suatu desa dan program kegiatannya lebih mengarah kepada kegiatan penangkapan ikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup keluarga.  Rukun nelayan ini merupakan wadah aspirasi para nelayan setempat.  Rukun nelayan sendiri terbagi menjadi 2 yaitu rukun nelayan jaring apong dan nelayan laut lepas. Rukun-rukun nelayan yang tersebar kemudian terhimpun dalam wadah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Cabang Cilacap.

  1. Industri

Industri-industri strategis yang ada banyak memanfaatkan alur sungai donan sebagai jalur transportasi yang sah untuk kepentingan industri itu sendiri dan dijamin oleh undang-undang.  Banyak industri yang memanfaatkan alur sungai Donan Administrasi Pelabuhan

Dari ketiga kelompok besar aktor di atas yang mempunyai hubungan erat dengan

pengelolaan alur sungai Donan, masing-masing mempunyai persepsi dan kepentingan yang berbeda-beda.  Interaksi satu sama lain ada yang saling mendukung dan bertentangan antara sesama aktor.

 

Frekuensi konflik yang terjadi di sepanjang alur sungai Donan pada tahun 2005 mencapai 48.5%.  Situasi ini cukup menggambarkan bahwa alur sungai Donan sarat dengan konflik.  Jenis konflik yang terjadi dan banyak kasus yang diklaim adalah penggunaan alur sungai Donan untuk aktifitas pelayaran kapal-kapal industri (PT. Semen Cibinong, Pusri, Bogasari, Pertamina dll).  Kapal-kapal tersebut seringkali menabrak jaring apong yang dimiliki oleh nelayan. Bagi industri, maraknya jaring apong telah menyebabkan peningkatan biaya transportasi dan menghambat proses produksi karena keterlambatan suplai materi. Kejadian ini telah menyulut konflik yang cukup tajam.  Masing-masing pihak merasa berhak atas penggunaan sumberdaya perairan tersebut untuk kehidupan ekonomi mereka.  Belum lagi adanya klaim pencemaran yang terjadi dari aktifitas kegiatan industri.

Nelayan apong juga terlibat konflik dengan pihak pelabuhan dan aparat keamanan.  Di pihak nelayan seringkali dipojokkan sebagai penyakit masyarakat oleh aparat keamanan.  Sementara itu, menurut pihak pelabuhan, apa yang dilakukan oleh nelayan apong dengan menempatkan jaring di jalur pelayaran termasuk sebuah pelanggaran, baik menurut Undang-undang Pelayaran maupun Internal Sea Port Security (ISPS) Codes.  Berkembangnya pelabuhan Tanjung intan sebagai pelabuhan internasional akan menjadi daftar panjang masalah dimana menuntut lalu lintas pelayaran yang aman dari segala macam gangguan, termasuk dalam hal ini keberadaan jaring apong.

Kasus konflik lainnya yang lebih menarik adalah kompetisi antar nelayan apong sendiri.  Konflik tidak dapat dihindarkan seiring dengan meningkatnya animo masyarakat untuk memasang jaring apong di sepanjang Sungai Donan.  Masalah pemasangan patok di sebuah tempat tertentu seringkali tidak mendapatkan persetujuan dari nelayan apong lainnya.  Meskipun demikian, konflik tersebut dapat diredam karena organisasi rukun nelayan turut serta menanganinya.  Namun terkadang seringkali tidak diindahkan oleh nelayan itu sendiri.

Jenis konflik lainnya adalah ketegangan antara nelayan apong dengan nelayan laut lepas.  Dalam hal ini, nelayan laut lepas merasa dirugikan dengan jumlah jaring apong yang semakin meningkat.  Nelayan laut lepas menilai bahwa karakter kerja jaring apong  sangat eksploitatif dan mengancam keberlanjutan sumberdaya hayati laut.  Beberapa tokoh nelayan apong menyadari akan dampak negatif penggunaan jaring apong, namun masalah perekonomian kembali menjadi hal yang utama.

Secara umum gambaran di atas tipe konflik yang terjadi di alur sungai Donan terbagi dalam beberapa kelompok.  Pertama, konflik intra mikro-makro yaitu konflik yang terjadi antara nelayan dengan pihak lain seperti Pemerintah Kabupaten Cilacap, Administrasi Pelabuhan, Pertamina, PT Semen Cibinong serta aparat keamanan laut.  Kedua, konflik intra mikro-mikro, yaitu konflik yang terjadi di tingkat internal komunitas nelayan jaring apong itu sendiri. Ketiga, konflik inter mikro-mikro, yaitu konflik antara nelayan apong dengan nelayan laut lepas.

Upaya untuk menata pemanfaatan alur sungai Donan dan seluruh kawasan Segara Anakan beserta penggunaan jaring apong sebenarnya telah dilakukan seperti dengan penerbitan Peraturan Daerah No 16/2001 serta beberapa pertemuan yang melibatkan nelayan jaring apong.  Akan tetapi semua upaya tersebut masih belum membuahkan hasil yang signifikan terhadap penyelesaian konflik sumberdaya perairan.

Untuk menjembatani konflik di atas, solusi yang dapat dijajaki adalah dengan mengembangkan penedekatan negosiasi.  Dalam proses negosiasi semua pihak yang terlibat konflik termasuk pemerintah daerah perlu dilibatkan untuk membangun sebuah platform atau forum penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya perairan.  Terkait dengan hal tersebut, kompleksitas masalah perairan menuntut adanya perubahan paradigma dalam menangani berbagai isu yang berdimensi lintas kepentingan.  Sebagai konsekuensinya, salah satu persyaratan utama dalam pengembangan sumberdaya peraian adalah dengan merubah paradigma ”stated-based benefits” menjadi ”multistakeholder-based benefits”.  Penerapan paradigma multistakeholder-based benefits tersebut berarti tata kelola wilayah perairan akan melibatkan kekuasaan, hubungan dan pertanggungjawaban publik yang jelas.  Oleh karena itu, good water governance yang berhasil akan ditentukan oleh keberadaan kelembagaan lokal (local institution) yang representatif, legitimate dan bertanggung jawab secara hukum serta mampu untuk membuat keputusan-keputusan spesifik.

 

 

 

KESIMPULAN

Konflik pemanfaatan alur sungai Donan Kawasan Segara Anakan yang terjadi meliputi konflik inter mikro-mikro, intra mikro-mikro dan intra mikro-makro.  Penerapan paradigma multistakeholder-based benefits tersebut berarti tata kelola wilayah perairan akan melibatkan kekuasaan, hubungan dan pertanggungjawaban publik yang jelas.

 

DAFTAR PUSTAKA

Agrawal, A. 2001.  Common Property Institution and Sustainable Governance of Resources.  Journal World Development 29 (10) : 1649-1672

Asapa, R.A.  2003.  Strategic of Policy and Law Enforcement for Coastal Resources Management in Sinjai Regency.  Discussion paper in Seminar of Coastal Resource Management  YTMI, 10th September 2003.  Indonesia.

FAO.  2000.  Conflict and Natural Resources Management.  Rome.  Italy.

Fisher et al.  2001.  Management Konflik (edisi terjemaahan).  RTC British Council.

Hardin, G. 1968. The Tragedy of the Commons. Science, Vol. 162, pp. 1243-1248.

Miles, M.B. and Huberman, M. 1990. Qualitative Data Analysis.

Ostrom, E. 1990. Governing the commons, The evolution of institutions for collective action, (series: political economy of institutions and decisions), Cambridge University Press.

Skutsch, M.M.  2000.  Conflict Management and Participation in Community Forestry.  Journal of Agroforestry System 48 :  189-206

Kooiman, Jan. 1993. Governance and governability: using complexity, dynamics and diversity, pp. 35-50. In: Kooiman (ed.). 1993.

Warner, M. 2000. Conflict Management in Community-Based Natural Resource Projects:  Experiences from Fiji and Papua New Guinea. Working Paper 135, Overseas Development Institute, UK.

 

Artikel ini telah diterbitkan di Jurnal Sains Akuatik Volume 9 No 1 Tahun 2006